Rabu, 07/01/2009 21:28 WIB
M. Rizal Maslan - detikNews
M. Rizal Maslan - detikNews
Jakarta - Bermunculannya sejumlah lembaga survei yang memetakan kekuatan partai politik dan calon presiden, justru menuai kritikan. Sebab, banyak hasil penelitian ilmiah lembaga survei tidak dipercayai masyarakat.
Hal ini ditengarai banyak lembaga survei yang tergoda melakukan keahliannya atas pesanan parpol atau capres. Selain itu, tidak jelasnya batas antara ilmuwan, pengamat atau sebagai profesional.
"Saya kira begini, harus ada batasan jelas antara pengamat, ilmuwan dan profesional. Selama ini agak kurang tegas soal ini. Ada ilmuwan sebagai pengamat juga sekaligus profesional," kata Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Ahmad Doli Kurnia di Jakarta, Rabu (7/1/2009).
Menurut Doli, bila ada seorang pengamat lalu menjadi seorang profesional harus tegas dan jelas dulu posisinya. "Sebab ini bisa menjadi pembohongan kepada publik. Kalau seorang profesional kan ada aturan dan kode etiknya," jelasnya.
Doli melanjutkan, lembaga survei tentunya memiliki tanggung jawab dalam hal pendidikan politik kepada masyarakat. "Maka harus independen, bukan atas pesanan. Kalau lembaga profesi tegas saja bahwa mereka bekerja sebagai konsultan atau bekerja pada sebuah parpol atau capres tertentu," imbuhnya.
Dari penilaian KNPI, lanjut Doli, saat ini banyak lembaga survei kecenderungannya sudah menjadi lembaga profesional. "Masyarakat sekarang juga mempertanyakan dan tidak percaya pada lembaga survei. Lama kelamaan lembaga survei akan mati dengan sendirinya bila tidak dipercayai rakyat," tegasnya.
Ditambahkan Doli, memang selama ini belum ada aturan yang jelas dan tegas tentang lembaga survei tersebut. Walau terkesa sulit untuk mengaturnya, menurut Doli, langkah KPU yang akan membuat aturan khusus bagi lembaga survei cukup positif.(zal/gah)
Hal ini ditengarai banyak lembaga survei yang tergoda melakukan keahliannya atas pesanan parpol atau capres. Selain itu, tidak jelasnya batas antara ilmuwan, pengamat atau sebagai profesional.
"Saya kira begini, harus ada batasan jelas antara pengamat, ilmuwan dan profesional. Selama ini agak kurang tegas soal ini. Ada ilmuwan sebagai pengamat juga sekaligus profesional," kata Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Ahmad Doli Kurnia di Jakarta, Rabu (7/1/2009).
Menurut Doli, bila ada seorang pengamat lalu menjadi seorang profesional harus tegas dan jelas dulu posisinya. "Sebab ini bisa menjadi pembohongan kepada publik. Kalau seorang profesional kan ada aturan dan kode etiknya," jelasnya.
Doli melanjutkan, lembaga survei tentunya memiliki tanggung jawab dalam hal pendidikan politik kepada masyarakat. "Maka harus independen, bukan atas pesanan. Kalau lembaga profesi tegas saja bahwa mereka bekerja sebagai konsultan atau bekerja pada sebuah parpol atau capres tertentu," imbuhnya.
Dari penilaian KNPI, lanjut Doli, saat ini banyak lembaga survei kecenderungannya sudah menjadi lembaga profesional. "Masyarakat sekarang juga mempertanyakan dan tidak percaya pada lembaga survei. Lama kelamaan lembaga survei akan mati dengan sendirinya bila tidak dipercayai rakyat," tegasnya.
Ditambahkan Doli, memang selama ini belum ada aturan yang jelas dan tegas tentang lembaga survei tersebut. Walau terkesa sulit untuk mengaturnya, menurut Doli, langkah KPU yang akan membuat aturan khusus bagi lembaga survei cukup positif.(zal/gah)
No comments:
Post a Comment